TIMES DELI, PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meluncurkan program Satu Desa Satu Sarjana dalam rangkaian Gebyar Program Keluarga Harapan 2025. Inisiatif ini bertujuan menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

"Kami ingin memastikan setiap desa memiliki minimal satu sarjana. Para sarjana ini kelak bisa menjadi teladan dan bukti nyata bahwa pendidikan mampu mengangkat derajat keluarga dari garis kemiskinan," ujar Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein di Purwakarta, Rabu (24/9/2025).

Program tersebut merupakan wujud komitmen Pemkab Purwakarta dalam memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati menekankan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat tentang kemiskinan, yang menurutnya merupakan hasil dari berbagai faktor yang ditanamkan sebelumnya.

"Kita harus berupaya menghasilkan uang dengan berusaha dalam berbagai bidang. Kebiasaan masyarakat yang menghabiskan modal usaha untuk menyekolahkan anak harus diubah. Pendidikan anak harus menjadi investasi yang meningkatkan perekonomian keluarga," tegasnya.

Berdasarkan data Pemkab Purwakarta, terjadi tren penurunan angka kemiskinan yang konsisten. Pada tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 8,70 persen, kemudian 8,46 persen pada 2023, dan mengalami penurunan signifikan menjadi 7,16 persen pada 2024. Meski demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi.

Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan apresiasinya terhadap program ini, yang dinilainya tidak hanya membantu keluarga keluar dari kemiskinan tetapi juga menciptakan generasi berpendidikan tinggi.

"Targetnya 250 sarjana, sementara jumlah desa hanya 183. Artinya, satu desa bisa memiliki lebih dari satu sarjana. Ini patut diapresiasi," ujarnya.

Herman menambahkan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan untuk menerapkan program serupa di kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Program ini dianggap strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

"Jawa Barat memiliki angka kemiskinan 7,02 persen, dan kami akan terus berupaya menurunkannya hingga menjadi yang terendah di Indonesia pada tahun 2029," pungkasnya.