TIMES DELI, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta maaf setelah menyebut secara terbuka mengenai data ratusan pesantren di Indonesia terafiliasi dengan terorisme.

Permohonan maaf tersebut diutarakan oleh Kepala BNPT Boy Rafli Amar di kantor MUI pusat. "Saya menyampaikan permohonan maaf. Karena penyebutan nama pondok pesantren diyakini melukai perasaan pengelola pondok, umat Islam yang tentunya bukan maksud untuk itu," katanya Kamis (3/2/2022).

Ia menjelaskan, munculnya nama-nama pesantren itu tak bermaksud mengeneralisir, demikian juga dengan yang terafiliasi. Ia mengatakan, terafikiasi yang BNPT sebutkan itu maksudnya berkaitan dengan individu semata.

"Ada individu-individu yang terhubung dengan pihak yang terkena proses hukum terkait dengan terorisme," ujarnya.

Di waktu yang sama, Ketua MUI Bidang Organisasi, Noor Achmad menambahkan, permasalahan terkait informasi data 198 pesantren yang terafiliasi paham terorisme sudah selesai.

Menurut dia, diskusi yang dilakukan sangat dinamis dan ilmiah, yang menghasilkan pandangan yang sama terkait dengan isu terorisme. "Yaitu kita perlu mengantisipasi sekaligus terus mewaspadai adanya gerakan terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, PBNU, PP Muhammadiyah hingga MUI kecewa dengan BNPT.  Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah Wachid Ridwan mengatakan, seharusnya BNPT tak perlu menyebut adanya ratusan pesantren yang terafiliasi dengan terorisme di forum terbuka.

"Publik cukup tahu bahwa ada banyak lembaga pendidikan agama berbasis pesantren yang terindikasi dengan kelompok jaringan keras, baik secara ideologis maupun pendanaan," katanya.

Sementara Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi pun mendesak BNPT untuk buka-bukaan pesantren mana saja yang sudah terafiliasi dengan terorisme. Menurutnya, hal itu tidak ada kekeruhan di tengah masyarakat.

"Saya minta dibuka dipaparkan agar jelas siapa saja mereka untuk menjawab keraguan masyarakat," katanya.

Pria yang biasa di sapa Gus Fahrur itu mengatakan, dengan dibukanya data pesantren tersebut, akan menjadi jelas dan tentu data BNPT. Dan menurutnya, harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Agar tidak merugikan pesantren NU yang merupakan pendidikan masyarakat asli tertua di Indonesia yang telah berjasa sejak ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka,"  jelasnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1/2022) lalu, Boy Rafli Amar mengatakan, ada 198 pondok pesantren terafiliasi dengan terorisme.

la menyebut, 11 pesantren terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 pesantren terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS.

"Kami menghimpun Ponpes yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks Intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujar BNPT soal Pesantren terafiliasi dengan terorisme. (*)