TIMES DELI, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar permasalahan internal yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diselesaikan secara baik-baik tanpa melibatkan pihak luar, termasuk dirinya sebagai Presiden RI. Jokowi menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam konflik internal yang kini memanas di tubuh Kadin.

Berbicara seusai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Center di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2024), Presiden RI Jokowi mengingatkan bahwa Kadin bukanlah organisasi politik, melainkan organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha.

“(Kadin) Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” ucap Jokowi tegas.

Komitmen Netralitas Presiden dalam Hubungan dengan Kadin

Selama hampir satu dekade menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi mengaku selalu menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pimpinan Kadin, dari Suryo Bambang Sulisto hingga Arsjad Rasjid.

“Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin, tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anin (Anindya Bakrie), baik semuanya,” jelasnya.

Meskipun begitu, Presiden menegaskan kembali posisinya sebagai pihak yang netral dalam konflik internal Kadin. Ia mempersilakan siapapun, baik Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie, untuk bertemu dengannya, namun menegaskan bahwa masalah yang terjadi harus diselesaikan secara internal.

“Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka, tidak masalah. Tetapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden,” ujar Jokowi dengan nada serius.

Munaslub Kadin 2024 dan Polemik yang Mengikuti

Pernyataan Jokowi ini muncul di tengah polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Penyelenggaraan Munaslub tersebut menuai kontroversi, terutama dari pihak Arsjad Rasjid yang menyatakan bahwa Munaslub tersebut tidak sah.

Menurut Arsjad, penyelenggaraan Munaslub melanggar prinsip-prinsip Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi dan telah ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Arsjad Rasjid bahkan menyurati Presiden Jokowi untuk memberikan penjelasan terkait situasi tersebut. Namun, Presiden menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan dalam kerangka internal organisasi.

“Masalah Kadin ini, jangan dibawa-bawa ke Presiden. Saya ingin semuanya diselesaikan dengan cara yang baik sesuai dengan aturan organisasi,” tegas Jokowi.

Kadin sebagai Organisasi Pengusaha, Bukan Politik

Dalam pandangan Jokowi, Kadin harus tetap berfungsi sebagai organisasi pengusaha yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional, bukan terlibat dalam konflik politik.

Jokowi berharap masalah ini segera terselesaikan, sehingga Kadin bisa kembali fokus pada peran utamanya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kadin ini organisasi pengusaha, bukan politik. Jadi mari kita selesaikan dengan kepala dingin, tanpa membawa-bawa pihak luar,” tambahnya.

Konflik internal Kadin dan penyelenggaraan Munaslub 2024 ini memang menjadi sorotan, terutama karena melibatkan dua tokoh besar di dunia bisnis Indonesia, Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid. Namun, dengan teguran langsung dari Presiden, diharapkan konflik ini dapat segera diatasi secara internal tanpa harus melibatkan pihak-pihak luar yang tidak berkepentingan.(*)